Wamenpan Hadiri Workshop Akuntabilitas Layanan Publik

Mataram--Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Wamenpan) Bidang Reformasi Birokrasi Eko Prasojo, menghadiri workshop tentang akuntabilitas dan memperbaiki layanan publik, yang digelar di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa.

Workshop itu difasilitasi The Jawa Post Institute of Pro-Otonomi (JPIP) bekerja sama dengan sejumlah lembaga negara yang didukung oleh United States Agency International Development (USAID) Indonesia. 

Lembaga negara dimaksud seperti DPR, DPD, Kemenpan RB, Pembangunan (UKP4), Delegasi Komisi Yudisial (KY), Delegasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Delegasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Tim Quality Assurance (TQA), Delegasi Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Delegasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Wamenpan Bidang Reformasi Birokrasi itu merupakan salah satu dari lima pembicara utama pada workshop yang dihadiri berbagai kalangan itu, termasuk para pekerja media massa.

Empat pembicara lainnya yakni Kepala BPKP RI Prof Mardiasmo, Anggota DPR dari daerah pemilihan NTB Nanang Samudra, Anggota DPD asal NTB Prof Farouk Muhammad, dan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.

Pada kesempatan itu, Eko menyampaikan lima agenda besar terkait reformasi birokrasi, yakni percepatan reformasi birokrasi, zona integritas, manajemen berbasis kinerja, peningkatan pelayanan masyarakat, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan.

Untuk program percepatan reformasi birokrasi, telah ditetapkan sembilan program sebagai target kinerja pemerintah mulai 2012, dan patut dilaksanakan pemerintah daerah dan mengarah kepada penciptaan birokrasi bersih, kompeten, dan melayani.      

Kesembilan program percepatan reformasi birokrasi itu, yakni  penataan struktur birokrasi,  penataan jumlah maupun distribusi dan kualitas pegawai negeri sipil (PNS), sistem seleksi dan promosi secara terbuka, profesionalisme PNS, dan pengembangan sistem pemerintahan elektronik (e-government).

Program percepatan reformasi birokrasi lainnya yakni penyederhanaan perizinan usaha, pelaporan harta kekayaan pegawai negeri,  peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, serta efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri.

Penetapan kinerja itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Wamenpan Bidang Reformasi Birokrasi itu juga mempertegas Peraturan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

"Setiap Pejabat Eselon II ke atas harus menyusun penetapan kinerja pada setiap tahun anggaran. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena saat ini berbagai indikator dan target yang telah ditetapkan akan dievaluasi secara berkelanjutan setiap tiga bulan sekali," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif JPIP Rohman Budijanto melaporkan, workshop itu merupakan kegiatan ketiga setelah di Surabaya, Jawa Timur, dan Makkasar, Sulawesi Selatan.

Berikutnya, direncanakan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan diagendakan sampai 2014 mencakup 12 daerah.

Workshop dengan tema "Mendorong Akuntabilitas dan Memperbaiki Layanan Publik" itu bertujuan sebagai wadah bagi lembaga negara untuk melakukan upaya diseminasi informasi secara langsung kepada berbagai pihak, termasuk kepada para jurnalis di daerah.

Selain itu, untuk memperluas pemahaman dan komitmen penguatan akuntabilitas negara antara lembaga negara dengan media massa di daerah, dan menghimpun aspirasi dan tanggapan publik atas dorongan upaya akuntabilitas yang dilakukan lembaga-lembaga negara selama ini.

"Kita harapkan ada ide-ide cemerlang yang muncul dalam forum ini, serta ada pembaharuan informasi untuk lembaga-lembaga negara terkait," ujarnya.

Sedangkan Perwakilan USAID Indonesia Ahsanul Minan mengatakan, kegiatan itu merupakan salah satu inisiatif USAID dalam mendukung reformasi birokrasi di Indonesia.

Diharapkan semua pihak dapat bersinergi dalam memberikan dukungan terhadap reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia.

"Kami yakin bahwa upaya ini bukanlah upaya akan sangat menentukan, tetapi kami berharap bisa memberikan amunisi dan energi baru bagi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi," ujarnya. (*)

Sumber:http://akuntabilitas.jpip.or.id/aktivitasview-31-wamenpan-hadiri-workshop-akuntabilitas-layanan-publik.html