Minggu, 21 Mei 2017 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama mengadakan acara Rapat Kerja pertama di gedung Gerakan Pemuda Ansor yang terletak di Jl. Kramat Raya, RT/RW : 1/8, Kramat, Senen, Jakarta Pusat.
Dalam rapat kerja ini BEM UNU Indonesia mengangkat tema tentang “Menjaga Tradisi dan Mengembangkan Modernisasi” dengan narasumber Ahsanul Minan dosen hukum Unusia, Saefudin Jazuli dosen hukum Unusia, dan Adib Mubaroki mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang sudah sangat berpengalaman di dunia organisasi internal maupun eksternal kampus.
Menjaga Tradisi adalah sebuah keharusan dari mahasiswa NU dimana di jaman sekarang orang lebih mendepankan pengembangan teknologi barat tetapi lupa bahwa kita memiliki tradisi yang sangat hebat. pengembangan modernisasi harus dilakukan tetapi kita wajib memasukan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Sebagai kampus NU yang memiliki program studi humaniora dan eksak kita juga wajib mendepankan ilmu pengetahuan di bidang sosial maupun bidang teknologi terkini."tutur Aldiansyah (Presiden Mahasiswa)".
Dalam penyampaiannya di forum, Pak Minan (Panggilan akrab Ahsanul Minan) memberikan wejangan kepada seluruh anggota BEM Unusia dalam bersikap ketika berorganisasi. Setidaknya ada 4 hal yang harus dipenuhi, beliau menyebutnya dengan istilah PDCA yakni singkatan dari Plan, Do, Check, dan Act. Dalam tahap Plan, setiap anggota dari seluruh kementerian melakukan langkah pertama denga perencanaan yang tersusun rapi. Mulai dari program kerja jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek.
“ingat 3K. 1) know who you are, 2) know where you are. 3) know what to achieve. Kalian harus tahu jati diri organisasi, sejarahnya, visi dan misi. Posisi organisasi. Begitupun, kalian juga harus tahu mandat dan kewajiban. Secara administratif organisasi dilakukan sebagaimana organisasi. Bedain ya antara organisasi dan paguyuban ha-ha-ha.” Ujar Ahsanul Minan dalam penyampaiannya.
Di akhir sesi diskusi diisi oleh Adib Mubaroki. Tidak banyak yang beliau sampaikan yang memberikan semangat dalam berorganisasi. Namun catatan penting yang akan selalu diingat oleh segenap anggota BEM Unusia adalah: Keterpurukan jangan sampai mematahkan semangat dan tanggung jawab. Apapun kendalanya, masa jabatan di organisasi harus diselesaikan.”
Hidup Mahasiswa!!!!!
Penulis : Dwi Putri (anggota Kementerian Seni dan Budaya)
Sumber: http://bemunusia.blogspot.co.id/2017/05/rapat-kerja-bem-unu-indonesia.html
Saturday, November 11, 2017
Pendaftar Pengawas Pemilu Harus yang Berkompeten
Senin, 12 Juni 2017 | 10:45
INDOPOS.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta membuka pendaftaran anggota Panwaslu Kabupaten dan Kota se-DKI Jakarta.
Para wasit pemilu itu nantinya bertugas antara lain, untuk mengawal dan mengawasi Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD DKI, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 (Pemilu Serentak). Pendaftaran dimulai tanggal 17-23 Juni 2017.
"Sehingga Pemilu Serentak pada 2019 mendatang, dapat terkawal dengan berkualitas dan prosesnya dapat berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber). Serta Jujur dan adil (Jurdil)," ujar Anggota Bawaslu DKI Jakarta Achmad Fachrudin, Minggu (11/6).
Ia mengatakan, sesuai dengan arahan dari Bawaslu RI, masa bakti Panwas Kabupaten/Kota cukup lama, yakni sekitar 2,5 tahun. Bahkan berpeluang lima tahun, jika DPR jadi mensahkan draf RUU Penyelenggara Pemilu yang mendesain Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi lembaga yang permanen.
Adapun mereka yang akan menseleksi calon Panwaslu Kota/Kabupaten se-DKI Jakarta, berasal dari berbagai kalangan. "Seperti dari kalangan akademisi, penggiat pemilu dan tokoh-tokoh masyarakat. Yakni Ahsanul Minan (ketua), Rikson H Nasaban (sekretaris), dengan anggota M Alfan Alfian, Desvian Bandarsyah dan Miftah Faqih," ujar Fachrudin.
Adapun informasi lebih lanjut, terkait pendaftaran Panwaslu Kota/Kabupaten dapat menghubungi kantor dan sekretariat Bawaslu DKI Jalan Danau Agung 3 nomor 5 Jakarta Utara.
Sumber: http://politik.indopos.co.id/read/2017/06/12/101276/Pendaftar-Pengawas-Pemilu-Harus-yang-Berkompeten
INDOPOS.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta membuka pendaftaran anggota Panwaslu Kabupaten dan Kota se-DKI Jakarta.
Para wasit pemilu itu nantinya bertugas antara lain, untuk mengawal dan mengawasi Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD DKI, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 (Pemilu Serentak). Pendaftaran dimulai tanggal 17-23 Juni 2017.
"Sehingga Pemilu Serentak pada 2019 mendatang, dapat terkawal dengan berkualitas dan prosesnya dapat berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber). Serta Jujur dan adil (Jurdil)," ujar Anggota Bawaslu DKI Jakarta Achmad Fachrudin, Minggu (11/6).
Ia mengatakan, sesuai dengan arahan dari Bawaslu RI, masa bakti Panwas Kabupaten/Kota cukup lama, yakni sekitar 2,5 tahun. Bahkan berpeluang lima tahun, jika DPR jadi mensahkan draf RUU Penyelenggara Pemilu yang mendesain Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi lembaga yang permanen.
Adapun mereka yang akan menseleksi calon Panwaslu Kota/Kabupaten se-DKI Jakarta, berasal dari berbagai kalangan. "Seperti dari kalangan akademisi, penggiat pemilu dan tokoh-tokoh masyarakat. Yakni Ahsanul Minan (ketua), Rikson H Nasaban (sekretaris), dengan anggota M Alfan Alfian, Desvian Bandarsyah dan Miftah Faqih," ujar Fachrudin.
Adapun informasi lebih lanjut, terkait pendaftaran Panwaslu Kota/Kabupaten dapat menghubungi kantor dan sekretariat Bawaslu DKI Jalan Danau Agung 3 nomor 5 Jakarta Utara.
Sumber: http://politik.indopos.co.id/read/2017/06/12/101276/Pendaftar-Pengawas-Pemilu-Harus-yang-Berkompeten
Bawaslu Akan Perketat Pengawasan Kampanye di Media
JAKARTA (Garudanews.id) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye yang terdiri dari tiga lembaga, yakni Bawaslu, KPU, dan KPI menggelar evaluasi penyelenggaraan peran Gugus Tugas dalam Pilkada 2017.
Evaluasi ini untuk memperbaiki pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye Pilkada dan Pemilu di media massa.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menjelaskan, Gugus Tugas ingin menyasar agar pelanggaran kampanye di media bisa ditindak dengan efektif. Menurut Afif, saat ini muatan-muatan kampanye sudah sangat banyak masuk ke media penyiaran dan media cetak.
“Kita diskusikan bersama bagaimana sistematika kerja gugus tugas ini agar lebih efektif dalam bekerja ke depan,” ujar Afif dalam FGD Evaluasi Gugus Tugas Pengawasan Pemilu seperti dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (6/6).
Tantangan yang akan segera dihadapi, sambung Afif, yaitu pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pileg Pilpres 2019. “Target kita sebelum tahapan Pilkada 2018 maupun tahapan Pileg Pilpres 2019, sudah kita sisir kelemahan-kelemahan dalam gugus tugas ini,” ujar Afif.
Komisioner KPU RI Viryan Azis mengatakan, beberapa potensi pelanggaran yang terjadi dalam kampanye di media massa, yakni iklan yang tidak difasilitasi KPU, muncul berita tidak berimbang dan berpotensi menggiring opini. Selanjutnya, kata dia, ada stasiun TV yang menayangkan elektabilitas peserta Pemilu dan hasil survei saat pemungutan suara masih berlangsung, adanya stasiun TV yang menayangkan program konten debat publik yang hanya dihadiri satu pasangan calon.
“Selain itu adanya debat yang diadakan di luar daerah pemilihan, konten program menyentuh unsur SARA, dan masih adanya cuplikan penayangan debat terbuka pada masa tenang,” ujar Viryan.
Menurut Viryan, ke depan, Gugus Tugas perlu memprioritaskan lembaga penyiaran lokal dalam penayangan iklan kampanye atau debat publik. Selain itu juga peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. “Yang juga diperlukan adalah pemberian sanksi bukan hanya ke lembaga penyiaran namun juga ke peserta Pemilu. Karena peserta yang juga memiliki andil terjadinya pelanggaran ini,” ujarnya.
Hal itu dibenarkan Komisioner KPI Nuning Rodiyah. Menurutnya, terdapat pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran pada Pilkada 2017. Temuan KPI, pelanggaran berkaitan dengan framing dengan menyudutkan dan mengunggulkan paslon tertentu, menampilkan paslon tertentu pada program televisi, tayangan iklan di luar masa kampanye, penayangan cuplikan hasil debat kampanye di masa kampanye,
dan bahkan salah satu konten program melarang untuk memilih salah satu pasangan calon.
“KPI berwenang melakukan teguran tertulis sampai penghentian program. Untuk Pilkada 2017 kemarin, semua lembaga penyiaran yang melanggar diberikan teguran tertulis,” ujar Nuning.
Sementara Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo memaparkan beberapa masalah peliputan terkait Pemilu. Di antaranya, situasi menjelang Pilkada 2017 belum berubah dari menjelang Pemilu 2014, polarisasi partai politik, pemberitaan media juga menggambarkan realitas polarisasi yang ada di masyarakat, banyak media hoax diproduksi media abal-abal dan media sosial (bermunculan media buzzer yang digerakkan pengusung calon), memunculkan pertanyaan kepada independensi dan profesionalitas media.
“Menjelang Pilkada dan masa kampanye. Media berpihak pada para pemiliknya yang mendukung calon tertentu, media tampak mempromosikan para calon yang didukung partai sang pemilik, media belum independen dan memiliki kepentingan, keberpihakan ditunjukkan melalui cara pemberitaan dan iklan terselubung,” ujar Yosep.
Ia mengatakan, Peraturan KPU yang lebih kuat dalam mengatur iklan kampanye, baik di media penyiaran maupun di media cetak. “Karena di media cetak, aturan ataupun batasan kampanye ini masih belum jelas,” katanya.
Sedangkan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) John Fresly mengatakan, yang perlu dilakukan adalah mengatur ruang publik agar tidak diisi informasi hoax. “Kita berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Termasuk juga melakukan pengawasan agar informasi hoax ini tidak menyebar kepada masyarakat,” ujarnya.
Akademisi Universitas NU, Ahsanul Minan memberikan catatan terkait Gugus Tugas. Ia mengatakan, petunjuk teknis yang disusun gugus tugas hanya terkait penegakan hukum. Menurutnya, aspek pencegahan perlu ditingkatkan dan diatur di dalam regulasi yang ada. Gugus tugas, ujar Minan, perlu melakukan pencegahan melalui koordinasi dan supervisi.
“Koordinasi dan supervisi ini dilakukan dengan sosialisasi kepada lembaga penyiaran dan media massa, membentuk desk konsultasi antara Gugus Tugas dengan bagian periklanan media, mendorong pihak media membuat zona integritas sehingga tercipta sistem peringatan dini di lingkungan internal media massa,” pungkasnya.
Acara tersebut juga dihadiri Usep Hasan Sodikin (Rumah Pemilu), Ahmad Hanafi (Indonesia Parliementary Centre) dan Lestari Nurhayati (London School Public Relation) yang juga memberikan masukan terkait gugus tugas pengawasan Pemilu. (wan)
sumber: https://garudanews.id/bawaslu-akan-perketat-pengawasan-kampanye-di-media/
Evaluasi ini untuk memperbaiki pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye Pilkada dan Pemilu di media massa.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menjelaskan, Gugus Tugas ingin menyasar agar pelanggaran kampanye di media bisa ditindak dengan efektif. Menurut Afif, saat ini muatan-muatan kampanye sudah sangat banyak masuk ke media penyiaran dan media cetak.
“Kita diskusikan bersama bagaimana sistematika kerja gugus tugas ini agar lebih efektif dalam bekerja ke depan,” ujar Afif dalam FGD Evaluasi Gugus Tugas Pengawasan Pemilu seperti dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (6/6).
Tantangan yang akan segera dihadapi, sambung Afif, yaitu pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pileg Pilpres 2019. “Target kita sebelum tahapan Pilkada 2018 maupun tahapan Pileg Pilpres 2019, sudah kita sisir kelemahan-kelemahan dalam gugus tugas ini,” ujar Afif.
Komisioner KPU RI Viryan Azis mengatakan, beberapa potensi pelanggaran yang terjadi dalam kampanye di media massa, yakni iklan yang tidak difasilitasi KPU, muncul berita tidak berimbang dan berpotensi menggiring opini. Selanjutnya, kata dia, ada stasiun TV yang menayangkan elektabilitas peserta Pemilu dan hasil survei saat pemungutan suara masih berlangsung, adanya stasiun TV yang menayangkan program konten debat publik yang hanya dihadiri satu pasangan calon.
“Selain itu adanya debat yang diadakan di luar daerah pemilihan, konten program menyentuh unsur SARA, dan masih adanya cuplikan penayangan debat terbuka pada masa tenang,” ujar Viryan.
Menurut Viryan, ke depan, Gugus Tugas perlu memprioritaskan lembaga penyiaran lokal dalam penayangan iklan kampanye atau debat publik. Selain itu juga peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. “Yang juga diperlukan adalah pemberian sanksi bukan hanya ke lembaga penyiaran namun juga ke peserta Pemilu. Karena peserta yang juga memiliki andil terjadinya pelanggaran ini,” ujarnya.
Hal itu dibenarkan Komisioner KPI Nuning Rodiyah. Menurutnya, terdapat pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran pada Pilkada 2017. Temuan KPI, pelanggaran berkaitan dengan framing dengan menyudutkan dan mengunggulkan paslon tertentu, menampilkan paslon tertentu pada program televisi, tayangan iklan di luar masa kampanye, penayangan cuplikan hasil debat kampanye di masa kampanye,
dan bahkan salah satu konten program melarang untuk memilih salah satu pasangan calon.
“KPI berwenang melakukan teguran tertulis sampai penghentian program. Untuk Pilkada 2017 kemarin, semua lembaga penyiaran yang melanggar diberikan teguran tertulis,” ujar Nuning.
Sementara Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo memaparkan beberapa masalah peliputan terkait Pemilu. Di antaranya, situasi menjelang Pilkada 2017 belum berubah dari menjelang Pemilu 2014, polarisasi partai politik, pemberitaan media juga menggambarkan realitas polarisasi yang ada di masyarakat, banyak media hoax diproduksi media abal-abal dan media sosial (bermunculan media buzzer yang digerakkan pengusung calon), memunculkan pertanyaan kepada independensi dan profesionalitas media.
“Menjelang Pilkada dan masa kampanye. Media berpihak pada para pemiliknya yang mendukung calon tertentu, media tampak mempromosikan para calon yang didukung partai sang pemilik, media belum independen dan memiliki kepentingan, keberpihakan ditunjukkan melalui cara pemberitaan dan iklan terselubung,” ujar Yosep.
Ia mengatakan, Peraturan KPU yang lebih kuat dalam mengatur iklan kampanye, baik di media penyiaran maupun di media cetak. “Karena di media cetak, aturan ataupun batasan kampanye ini masih belum jelas,” katanya.
Sedangkan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) John Fresly mengatakan, yang perlu dilakukan adalah mengatur ruang publik agar tidak diisi informasi hoax. “Kita berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Termasuk juga melakukan pengawasan agar informasi hoax ini tidak menyebar kepada masyarakat,” ujarnya.
Akademisi Universitas NU, Ahsanul Minan memberikan catatan terkait Gugus Tugas. Ia mengatakan, petunjuk teknis yang disusun gugus tugas hanya terkait penegakan hukum. Menurutnya, aspek pencegahan perlu ditingkatkan dan diatur di dalam regulasi yang ada. Gugus tugas, ujar Minan, perlu melakukan pencegahan melalui koordinasi dan supervisi.
“Koordinasi dan supervisi ini dilakukan dengan sosialisasi kepada lembaga penyiaran dan media massa, membentuk desk konsultasi antara Gugus Tugas dengan bagian periklanan media, mendorong pihak media membuat zona integritas sehingga tercipta sistem peringatan dini di lingkungan internal media massa,” pungkasnya.
Acara tersebut juga dihadiri Usep Hasan Sodikin (Rumah Pemilu), Ahmad Hanafi (Indonesia Parliementary Centre) dan Lestari Nurhayati (London School Public Relation) yang juga memberikan masukan terkait gugus tugas pengawasan Pemilu. (wan)
sumber: https://garudanews.id/bawaslu-akan-perketat-pengawasan-kampanye-di-media/
Friday, November 10, 2017
IKP (indeks Kerawanan Pemilu) Pilkada 2018
Sabtu, 14 Oktober 2017, bertempat di kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Jalan Cok Agung Tresna No.67 Denpasar, Bawaslu RI mengadakan FGD (Focus Group Discussion) dihadiri oleh Tim dari Bawaslu RI. Pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk membahas IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) Pilkada 2018. Kegiatan ini turut menghadirkan Panwas Kabupaten Gianyar dan Klungkung yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Nugroho Noto Susanto selaku Tim Asistensi Bawaslu RI memberikan sambutan sekaligus memperkenalkan diri beserta tim Bawaslu RI yang turut serta dalam pelaksanaan Kegiatan FGD diantaranya R. Alief Sudewo (Kasubag Analisis Teknis Pengawasan), Taufiequrrohman (Staff ATP3 Bawaslu RI), dan Ahsanul Minan (Peneliti Utama Kegiatan IKP).
Dalam sambutannya Nugroho Noto Susanto menyampaikan titipan salam dari Koordinator kegiatan tersebut sekaligus Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, S.Ag. M.Si dari Divisi Pengawasan & Sosialisasi karena beliau berhalangan hadir disebabkan ada kegiatan lain mewakili Bawaslu RI dan mempercayakan kegiatan IKP tersebut kepada Mas Minan selaku Peneliti Utama Kegiatan IKP dan yang akan menjelaskan secara rinci dari kegiatan IKP tersebut.
Ahsanul Minan dalam kesempatannya menyampaikan bahwa IKP (Indeks Kerawanan Pemilu ini muncul karena dalam hal Pengawasan Pemilihan/Pemilu Bawaslu dan jajaran harus mampu memperkirakan apa yang akan terjadi dalam Pemilihan/Pemilu dan apa yang harus dicegah. Mas Minan begitu nama panggilan beliau, juga menambahkan bahwa dalam IKP ini ada beberapa pertanyaan yang harus di jawab oleh Panwas Kabupaten/Kota yang hadir, tentunya memiliki manfaat dalam hal memperkirakan apa yang akan terjadi nanti pada pelaksanaan Pemilihan/Pemilu dan bagaimana melakukan pencegahan. Mas Minan juga menjelaskan secara konsepsional IKP (Indek Kerawanan Pemilu) adalah segala hal yang mengganggu dan menghambat proses Pemilu yang demokratis.
Dalam kegiatan tersebut Tim Bawaslu RI, Tim Bawaslu Provinsi Bali, Tim Panwas Kabupaten Gianyar dan Klungkung membahas tentang segala hal yang mengganggu dan menghambat proses Pemilihan/Pemilu sebelumnya yang menjadi orientasi dalam kegiatan FGD IKP ini.
Sumber: https://bawaslu-baliprov.go.id/index.php/baca-berita/278/FGD-IKP-Indeks-Kerawanan-Pemilu-Pilkada-2018.html
Panwaslu Jateng Terbitkan Komik Panduan Pengawasan Pemilu
Jakarta - Banyak cara meningkatkan partisipasi rakyat untuk mengawasi jalannya Pemilu. Salah satunya yang dilakukan Panwaslu Jawa Tengah dengan menerbitkan komik yang berisi panduan pengawasan pilpres 2004.Komik pertama berjudul \\\"Panduan Pengawasan Pemilu 2004 untuk Masyarakat\\\". Isinya tentang berisi tentang model pengawasan pemilu, mekanisme pelaporan, dan jenis-jenis pelanggaran pemilu. Setengah bagian komik setebal 101 halaman tersebut terdiri dari gambar bercerita, setengahnya lagi berisi soal aturan-aturan dalam pemilu.Kalau komik pertama bercerita tentang pemilu secara umum, komik yang kedua lain lagi. Komik yang berjudul \\\"Panduan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wapres 2004 untuk Masyarakat\\\" lebih terfokus pada perbedaan mekanisme pilpres 2004 dengan pemilu sebelumnya.Selain itu, komik itu juga berisi model pengawasan yang efektif dan prosedural terhadap kampanye capres-cawapres. Di sana diilustrasikan bagaimana cara masyarakat bawah berperan aktif dalam pengawasan pilpres. Juga, tentang jenis-jenis pelanggaran dalam pilpres.Menurut Anggota Panwaslu Jateng Ahsanul Minan, peluncuran dua komik pemilu tersebut dimaksudkan untuk menciptakan gerakan pengawasan sampai pada tingkat masyarakat paling bawah. \\\"Karena itu, komik tersebut akan kami sebarkan ke mereka (masyarakat bawah),\\\" kata Minan sesaat sebelum acara launching<\/i> di mulai di Kantor Panwaslu Jateng, Jl. Veteran Semarang, Kamis (27\/05\/2004).
Sumber: https://news.detik.com/berita/d-158848/panwaslu-jateng-terbitkan-komik-panduan-pengawasan-pemilu
Sumber: https://news.detik.com/berita/d-158848/panwaslu-jateng-terbitkan-komik-panduan-pengawasan-pemilu
Subscribe to:
Posts (Atom)