Politik NU : Politik Nilai

Jakarta, Jagatngopi.com – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jakarta (IKA PMII Jakarta) menggelar diskusi dengan tema “Politik Indonesia dan Perubahan Geokultural Nahdlatul Ulama,” yang meneroboskan terkait politik NU adalah politik nilai, Jumat (12/01), Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lt. 5 Jalan Kramat Raya No. 164. Jakarta Pusat.
Intelektual NU Ulil Abshar Abdalla yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi itu mengatakan bahwa Identitas ke-NUan harus dibicarakan secara terus-menerus, tidak bisa dianggap telah selesai, sebab secara demokrasi menjadi relevan ketika kita berbicara hal yang demikian.
“Siapakah yang disebut sebagai orang NU? Diakah yang NU secara amaliah? Diakah yang kultural? Diakah yang masuk dalam struktural? Atau dia yang masuk dalam kumpulan semuanya?,” ungkap Ulil Abshar Abdalla diawal diskusi.
Lanjutnya, masalah keagamaan menjadi sesuatu yang sangat ekstrim, karena pendapat keagamaan masih berlaku dijadikan sebagai bahan perhitungan perpolitikan.
Masih dalam forum yang sama, ia menjelaskan “NU kedepan harus mampu meredifinisi orang NU, juga meredifinisi NU terhadap arus politik. NU harus dapat menarik lebih tinggi dengan berpolitik secara nilai. Sehingga orang NU yang berorientasi dalam politik merasa terpayungi,” tegasnya.
Selain Ulil Abshar Abdalla, Juri Ardiantoro Ketua IKA UNJ, Ahsanul Minan Dosen Hukum UNU Indonesia, Khairul Anam NU Online, juga yang menjadi narasumber dalam kegiatan itu.

Sumber: http://www.jagatngopi.com/politik-nu-politik-nilai/

Ahsanul Minan: Bawaslu Mesti Hati-Hati Definisikan ASN di Perbawaslu

By AMALIA SALABI

Posted on December 20, 2017

Pegiat pemilu, Ahsanul Minan, menyarankan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berhati-hati mendefinisikan aparatur sipil negara (ASN) di dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Pasalnya, terdapat perubahan definisi ASN di Undang-Undang (UU) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan UU ASN.

Di UU PNS, ASN adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang memiliki wewenang dan diberikan tugas negara lainnya, dan diupah berdasarkan aturan perundang–undangan yang ada. Dengan kata lain, ASN hanya merujuk pada PNS. Sementara itu, ASN di UU ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

“Dampaknya, jajaran pegawai pemerintah, meskipun honorer, masuk ke dalam definisi ASN. Padahal, justru jumlah pegawai pemerintah non PNS jauh lebih besar. Jumlah PNS hanya 4 juta, tapi kalau pegawai non PNS dimasukkan (dalam kategori ASN), jadi puluhan juta,” tandas Minan pada focus group discussion (FGD) Rancangan Perbawaslu Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian RI (Polri) di Hotel Grand Zuri, BSD, Kota Tangerang Selatan (19/12).

Menurut Manan, mobilisasi ASN di Pemilu 2019 akan lebih besar. Pasalnya, semua momen pemilu nasional menjadi satu. Semua kandidat, terutama petahana dan calon yang memiliki jaringan eksekutif akan berlomba memperebutkan ASN.

“Kalau dulu pileg (pemilihan legislatif) pilpres (pemilihan presiden) dipisah, keterlibatan ASN itu jauh lebih kecil untuk pileg. Tapi sekarang, semua momen berkumpul di situ. Makanya pembentuk UU memberikan perhatian pada netralitas ASN di UU No.7.2017,” tukas Manan.

Manan menjelaskan bahwa yang berbahaya dari ketidaknetralan ASN yakni penggunaan uang dan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu calon. Oleh karena itu, Bawaslu mesti menyusun Perbawaslu yang dapat mencegah dan menindak ASN yang melanggar netralitas, beserta calon yang memanfaatkan politisasi birokrasi.

Sumber: http://rumahpemilu.org/ahsanul-minan-bawaslu-mesti-hati-hati-definisikan-asn-di-perbawaslu/