[JAKARTA] Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
melakukan pemetaan terhadap pasangan calon (paslon) dalam pemilihan
kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember mendatang. Aspek yang
dilihat dalam pencalonan inin yakni jumlah dukungan partai politik
(parpol) terhadap pasangan calon.
Kemudian, perbandingan jumlah dukungan dengan perolehan suara parpol di pemilu legislatif (pileg). Terakhir, peta masing-masing dan antar parpol dalam membangun koalisi.
“Dalam 630 pasangan calon di pilkada, PDIP paling banyak dukungan terhadap paslon yaitu 244 paslon, kemudian Gerindra (211 paslon), Demokrat (205 paslon), Nasdem (199 paslon), PAN (195 paslon), Hanura (187 paslon), PKB (174 paslon), PKS (162 paslon), Golkar (116 paslon), PKPI (90 paslon), PBB (78 paslon), dan PPP (70 paslon),” kata Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz dalam diskusi bertema “Peta Koalisi dalam Pilkada Serentak”, di Jakarta, Rabu (9/9).
Dia menyatakan, pemetaan dilakukan terhadap 630 paslon dari total di seluruh Indonesia dengan mengambil data dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dia menambahkan, parpol berkonflik mengakibatkan dokumen persyaratan lebih berat dipenuhi. “Akhirnya berpengaruh langsung terhadap jumlah paslon yang didaftarkan. Kenaikan paling signifikan terjadi di Nasdem dan Hanura. Sementara penurunan paling signifikan terjadi di Golkar dan PPP,” imbuhnya.
Sementara terkait komposisi dukungan masing-masing partai, dia mengemukakan, PDIP paling banyak berkoalisi dengan Nasdem (88 paslon), Gerindra dengan PAN (76 paslon), PAN dengan PDIP (77 paslon), Demokrat dengan PDIP (75 paslon).
“Hanura paling banyak berkoalisi dengan PDIP (71 paslon), PKB dengan Nasdem (66 paslon), PKS dengan PAN (65 paslon), Golkar dengan Gerindra (40 paslon), PBB dengan PAN (34 paslon), PPP dengan Golkar (28 paslon) dan PKPI dengan PAN (37 paslon). PAN itu punya peta yang cukup menarik di koalisi antar mereka sendiri,” ucapnya.
Dia mengatakan, tidak terdapat relevansi antara KIH dan KMP di level nasional. “Koalisi lebih bersifat pragmatis dan pertimbangan menang-kalah dibandingkan dengan pertimbangan visi, misi dan program yang sama,” katanya.
Sementara itu, Management Systems International (MSI) Ahsanul Minan mengatakan, koalisi pada pilkada ibarat pelangi. Menurutnya, dalam pilkada nanti masyarakat tidak akan melihat dukungan parpol.
“Mau pilih partai apapun itu sama, tidak berbeda. Ideologi tiap partai tidak tersampaikan ke masyarakat. Ini yang perlu diwasapadai oleh partai,” katanya.
Oleh karena itulah, dia menyarankan agar parpol berpikir jangka panjang dalam menentukan koalisi. “Jangan mengejar faktor elektabilitas saja,” tukasnya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan, koalisi parpol memang lebih mengutamakan elektabilitas ketimbang ideologi. [C-6/L-8]
Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/kih-dan-kmp-tak-berlaku-di-koalisi-pilkada/95886
Kemudian, perbandingan jumlah dukungan dengan perolehan suara parpol di pemilu legislatif (pileg). Terakhir, peta masing-masing dan antar parpol dalam membangun koalisi.
“Dalam 630 pasangan calon di pilkada, PDIP paling banyak dukungan terhadap paslon yaitu 244 paslon, kemudian Gerindra (211 paslon), Demokrat (205 paslon), Nasdem (199 paslon), PAN (195 paslon), Hanura (187 paslon), PKB (174 paslon), PKS (162 paslon), Golkar (116 paslon), PKPI (90 paslon), PBB (78 paslon), dan PPP (70 paslon),” kata Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz dalam diskusi bertema “Peta Koalisi dalam Pilkada Serentak”, di Jakarta, Rabu (9/9).
Dia menyatakan, pemetaan dilakukan terhadap 630 paslon dari total di seluruh Indonesia dengan mengambil data dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dia menambahkan, parpol berkonflik mengakibatkan dokumen persyaratan lebih berat dipenuhi. “Akhirnya berpengaruh langsung terhadap jumlah paslon yang didaftarkan. Kenaikan paling signifikan terjadi di Nasdem dan Hanura. Sementara penurunan paling signifikan terjadi di Golkar dan PPP,” imbuhnya.
Sementara terkait komposisi dukungan masing-masing partai, dia mengemukakan, PDIP paling banyak berkoalisi dengan Nasdem (88 paslon), Gerindra dengan PAN (76 paslon), PAN dengan PDIP (77 paslon), Demokrat dengan PDIP (75 paslon).
“Hanura paling banyak berkoalisi dengan PDIP (71 paslon), PKB dengan Nasdem (66 paslon), PKS dengan PAN (65 paslon), Golkar dengan Gerindra (40 paslon), PBB dengan PAN (34 paslon), PPP dengan Golkar (28 paslon) dan PKPI dengan PAN (37 paslon). PAN itu punya peta yang cukup menarik di koalisi antar mereka sendiri,” ucapnya.
Dia mengatakan, tidak terdapat relevansi antara KIH dan KMP di level nasional. “Koalisi lebih bersifat pragmatis dan pertimbangan menang-kalah dibandingkan dengan pertimbangan visi, misi dan program yang sama,” katanya.
Sementara itu, Management Systems International (MSI) Ahsanul Minan mengatakan, koalisi pada pilkada ibarat pelangi. Menurutnya, dalam pilkada nanti masyarakat tidak akan melihat dukungan parpol.
“Mau pilih partai apapun itu sama, tidak berbeda. Ideologi tiap partai tidak tersampaikan ke masyarakat. Ini yang perlu diwasapadai oleh partai,” katanya.
Oleh karena itulah, dia menyarankan agar parpol berpikir jangka panjang dalam menentukan koalisi. “Jangan mengejar faktor elektabilitas saja,” tukasnya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan, koalisi parpol memang lebih mengutamakan elektabilitas ketimbang ideologi. [C-6/L-8]
Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/kih-dan-kmp-tak-berlaku-di-koalisi-pilkada/95886
No comments:
Post a Comment