Politik NU : Politik Nilai

Jakarta, Jagatngopi.com – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jakarta (IKA PMII Jakarta) menggelar diskusi dengan tema “Politik Indonesia dan Perubahan Geokultural Nahdlatul Ulama,” yang meneroboskan terkait politik NU adalah politik nilai, Jumat (12/01), Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lt. 5 Jalan Kramat Raya No. 164. Jakarta Pusat.
Intelektual NU Ulil Abshar Abdalla yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi itu mengatakan bahwa Identitas ke-NUan harus dibicarakan secara terus-menerus, tidak bisa dianggap telah selesai, sebab secara demokrasi menjadi relevan ketika kita berbicara hal yang demikian.
“Siapakah yang disebut sebagai orang NU? Diakah yang NU secara amaliah? Diakah yang kultural? Diakah yang masuk dalam struktural? Atau dia yang masuk dalam kumpulan semuanya?,” ungkap Ulil Abshar Abdalla diawal diskusi.
Lanjutnya, masalah keagamaan menjadi sesuatu yang sangat ekstrim, karena pendapat keagamaan masih berlaku dijadikan sebagai bahan perhitungan perpolitikan.
Masih dalam forum yang sama, ia menjelaskan “NU kedepan harus mampu meredifinisi orang NU, juga meredifinisi NU terhadap arus politik. NU harus dapat menarik lebih tinggi dengan berpolitik secara nilai. Sehingga orang NU yang berorientasi dalam politik merasa terpayungi,” tegasnya.
Selain Ulil Abshar Abdalla, Juri Ardiantoro Ketua IKA UNJ, Ahsanul Minan Dosen Hukum UNU Indonesia, Khairul Anam NU Online, juga yang menjadi narasumber dalam kegiatan itu.

Sumber: http://www.jagatngopi.com/politik-nu-politik-nilai/

Ahsanul Minan: Bawaslu Mesti Hati-Hati Definisikan ASN di Perbawaslu

By AMALIA SALABI

Posted on December 20, 2017

Pegiat pemilu, Ahsanul Minan, menyarankan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berhati-hati mendefinisikan aparatur sipil negara (ASN) di dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Pasalnya, terdapat perubahan definisi ASN di Undang-Undang (UU) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan UU ASN.

Di UU PNS, ASN adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang memiliki wewenang dan diberikan tugas negara lainnya, dan diupah berdasarkan aturan perundang–undangan yang ada. Dengan kata lain, ASN hanya merujuk pada PNS. Sementara itu, ASN di UU ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

“Dampaknya, jajaran pegawai pemerintah, meskipun honorer, masuk ke dalam definisi ASN. Padahal, justru jumlah pegawai pemerintah non PNS jauh lebih besar. Jumlah PNS hanya 4 juta, tapi kalau pegawai non PNS dimasukkan (dalam kategori ASN), jadi puluhan juta,” tandas Minan pada focus group discussion (FGD) Rancangan Perbawaslu Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian RI (Polri) di Hotel Grand Zuri, BSD, Kota Tangerang Selatan (19/12).

Menurut Manan, mobilisasi ASN di Pemilu 2019 akan lebih besar. Pasalnya, semua momen pemilu nasional menjadi satu. Semua kandidat, terutama petahana dan calon yang memiliki jaringan eksekutif akan berlomba memperebutkan ASN.

“Kalau dulu pileg (pemilihan legislatif) pilpres (pemilihan presiden) dipisah, keterlibatan ASN itu jauh lebih kecil untuk pileg. Tapi sekarang, semua momen berkumpul di situ. Makanya pembentuk UU memberikan perhatian pada netralitas ASN di UU No.7.2017,” tukas Manan.

Manan menjelaskan bahwa yang berbahaya dari ketidaknetralan ASN yakni penggunaan uang dan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu calon. Oleh karena itu, Bawaslu mesti menyusun Perbawaslu yang dapat mencegah dan menindak ASN yang melanggar netralitas, beserta calon yang memanfaatkan politisasi birokrasi.

Sumber: http://rumahpemilu.org/ahsanul-minan-bawaslu-mesti-hati-hati-definisikan-asn-di-perbawaslu/

Rancangan Peraturan DKPP Mendapat Sambutan Positif Stake Holders

12-Oct-2017
Sentul , DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terus melakukan persiapan sebagai langkah dalam rangka pembentukan sekretariat yang mandiri sesuai ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan menyiapkan rancangan Peraturan tentang Tim Pemeriksa daerah (TPD) dan peraturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku DKPP. Kedua peraturan tersebut saat ini memasuki tahap uji publik melalui Forum Group Discussion (FGD) bersama penyelenggara Pemilu, penggiat pemilu dan media massa yang dilakukan di Hotel Harris Sentul, Rabu (11/10).

Uji publik ini bertujuan untuk   penyempurnaan peraturan yang telah disusun. Melalui uji publik stake holders dan masyarakat dapat mengetahui struktur dan subtansi dari draft peraturan yang disusun sehingga mereka dapat  memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.

FGD pembahasan rancangan peraturan DKPP tentang Tim Pemeriksa Daerah, dan peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku DKPP dibagi dalam dua sesi, pertama dengan Penyelenggara Pemilu dan kedua dengan penggiat Pemilu dan Media Massa.

“Penyusunan Kedua rancangan peraturan ini adalah dalam rangka menjalankan perintah  UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ,” jelas Ida Budhiati dalam pembukaan sesi kedua.

Ida menjelaskan pembentukan Tim Pemeriksa di Daerah sejalan dengan ketentuan Pasal 164 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam melaksanakan tugasnya DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc masing-masing berjumlah 4 orang.

Sedangkan peraturan Kode Etik dan Pedoman perilaku bertujuan untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat. Dan ini sesuai dengan marwah DKPP sebagai lembaga kode etik penegak Pemilu yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Anggota Tim Pemeriksa Daerah, dan Sekretariat.

Pembahasan dua rancangan peraturan DKPP mendapat respon positif dari perwakilan penggiat pemilu dan media massa yang hadir. “Kedua rancangan peraturan DKPP ini masih memperlukan saran yang sifatnya membangun dan saya menangkap semangat yang positif dari dua rancangan peraturan ini,” kata  Ahsanul Minan.

Hadir pada sesi Kedua FGD pembahasan rancangan peraturan DKPP tentang Tim Pemeriksa Daerah, dan peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku DKPP Hadir dalam rapat pembahasan Ketua dan Anggota DKPP, Dr. Harjono, Ida Budhiati, Prof. Muhammad & Dr. Alfitra Salamm dan hadir para penggiat Pemilu antara lain Jojo Rohi (KIPP), Jeirry Sumampow (PGI), Ray Rangkuti (Lingkar Madani), Khairunnisa (Perludem), Sunanto (JPPR), Auguzt Mellaz (SPD), Ahsanul Minan, dan Ade Hanas. Turut hadir perwakilan media yaitu Harun Husein (Republika), Gaudenius Suhardi (Media Indonesia), Armydian Kurniawan (Koran Sindo), dan Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah dan Peneliti ICW Almas Syafrina. (Prasetya Agung N)

Sumber: http://dkpp.go.id/index.php?a=detilberita&id=2631

Rapat Kerja BEM UNU INDONESIA

Minggu, 21 Mei 2017 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama mengadakan acara Rapat Kerja pertama di gedung Gerakan Pemuda Ansor yang terletak di Jl. Kramat Raya, RT/RW : 1/8, Kramat, Senen, Jakarta Pusat.

Dalam rapat kerja ini BEM UNU Indonesia mengangkat tema tentang “Menjaga Tradisi dan Mengembangkan Modernisasi” dengan narasumber Ahsanul Minan dosen hukum Unusia, Saefudin Jazuli dosen hukum Unusia, dan Adib Mubaroki mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang sudah sangat berpengalaman di dunia organisasi internal maupun eksternal kampus.
Menjaga Tradisi adalah sebuah keharusan dari mahasiswa NU dimana di jaman sekarang orang lebih mendepankan pengembangan teknologi barat tetapi lupa bahwa kita memiliki tradisi yang sangat hebat. pengembangan modernisasi harus dilakukan tetapi kita wajib memasukan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Sebagai kampus NU yang memiliki program studi humaniora dan eksak kita juga wajib mendepankan ilmu pengetahuan di bidang sosial maupun bidang teknologi terkini."tutur Aldiansyah (Presiden Mahasiswa)".

Dalam penyampaiannya di forum, Pak Minan (Panggilan akrab Ahsanul Minan) memberikan wejangan kepada seluruh anggota BEM Unusia dalam bersikap ketika berorganisasi. Setidaknya ada 4 hal yang harus dipenuhi, beliau menyebutnya dengan istilah PDCA yakni singkatan dari Plan, Do, Check, dan Act. Dalam tahap Plan, setiap anggota dari seluruh kementerian melakukan langkah pertama denga  perencanaan yang tersusun rapi. Mulai dari program kerja jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek.

“ingat 3K. 1) know who you are, 2) know where you are. 3) know what to achieve. Kalian harus tahu jati diri organisasi, sejarahnya, visi dan misi. Posisi organisasi. Begitupun, kalian juga harus tahu mandat dan kewajiban. Secara administratif organisasi dilakukan sebagaimana organisasi. Bedain ya antara organisasi dan paguyuban ha-ha-ha.” Ujar Ahsanul Minan dalam penyampaiannya.

Di akhir sesi diskusi diisi oleh Adib Mubaroki. Tidak banyak yang beliau sampaikan yang memberikan semangat dalam berorganisasi. Namun catatan penting yang akan selalu diingat oleh segenap anggota BEM Unusia adalah: Keterpurukan jangan sampai mematahkan semangat dan tanggung jawab. Apapun kendalanya, masa jabatan di organisasi harus diselesaikan.”
Hidup Mahasiswa!!!!!

Penulis : Dwi Putri (anggota Kementerian Seni dan Budaya)
Sumber: http://bemunusia.blogspot.co.id/2017/05/rapat-kerja-bem-unu-indonesia.html

Pendaftar Pengawas Pemilu Harus yang Berkompeten

Senin, 12 Juni 2017 | 10:45
INDOPOS.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta membuka pendaftaran anggota Panwaslu Kabupaten dan Kota se-DKI Jakarta.

Para wasit pemilu itu nantinya bertugas antara lain, untuk mengawal dan mengawasi Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD DKI, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 (Pemilu Serentak). Pendaftaran dimulai tanggal 17-23 Juni  2017.

"Sehingga Pemilu Serentak pada 2019 mendatang, dapat terkawal dengan berkualitas  dan prosesnya dapat berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber). Serta Jujur dan adil (Jurdil)," ujar Anggota Bawaslu DKI Jakarta Achmad Fachrudin, Minggu (11/6).

Ia mengatakan, sesuai dengan arahan dari Bawaslu RI, masa bakti Panwas Kabupaten/Kota  cukup lama, yakni sekitar 2,5 tahun. Bahkan berpeluang lima tahun, jika DPR jadi mensahkan draf RUU Penyelenggara Pemilu yang mendesain Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi lembaga yang permanen.

Adapun mereka yang akan menseleksi calon Panwaslu Kota/Kabupaten se-DKI Jakarta, berasal dari berbagai kalangan. "Seperti dari kalangan akademisi, penggiat pemilu dan tokoh-tokoh masyarakat. Yakni Ahsanul Minan (ketua), Rikson H Nasaban (sekretaris), dengan anggota M Alfan Alfian, Desvian Bandarsyah dan Miftah Faqih," ujar Fachrudin.

Adapun informasi lebih lanjut, terkait pendaftaran Panwaslu Kota/Kabupaten dapat menghubungi kantor dan sekretariat Bawaslu DKI Jalan Danau Agung 3 nomor 5 Jakarta Utara.

Sumber: http://politik.indopos.co.id/read/2017/06/12/101276/Pendaftar-Pengawas-Pemilu-Harus-yang-Berkompeten

Bawaslu Akan Perketat Pengawasan Kampanye di Media

JAKARTA (Garudanews.id) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye yang terdiri dari tiga lembaga, yakni Bawaslu, KPU, dan KPI menggelar evaluasi penyelenggaraan peran Gugus Tugas dalam Pilkada 2017.

Evaluasi ini untuk memperbaiki pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye Pilkada dan Pemilu di media massa.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menjelaskan, Gugus Tugas ingin menyasar agar pelanggaran kampanye di media bisa ditindak dengan efektif. Menurut Afif, saat ini muatan-muatan kampanye sudah sangat banyak masuk ke media penyiaran dan media cetak.

“Kita diskusikan bersama bagaimana sistematika kerja gugus tugas ini agar lebih efektif dalam bekerja ke depan,” ujar Afif dalam FGD Evaluasi Gugus Tugas Pengawasan Pemilu seperti dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (6/6).

Tantangan yang akan segera dihadapi, sambung Afif, yaitu pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pileg Pilpres 2019. “Target kita sebelum tahapan Pilkada 2018 maupun tahapan Pileg Pilpres 2019, sudah kita sisir kelemahan-kelemahan dalam gugus tugas ini,” ujar Afif.

Komisioner KPU RI Viryan Azis mengatakan, beberapa potensi pelanggaran yang terjadi dalam kampanye di media massa, yakni iklan yang tidak difasilitasi KPU, muncul berita tidak berimbang dan berpotensi menggiring opini. Selanjutnya, kata dia, ada stasiun TV yang menayangkan elektabilitas peserta Pemilu dan hasil survei saat pemungutan suara masih berlangsung, adanya stasiun TV yang menayangkan program konten debat publik yang hanya dihadiri satu pasangan calon.

“Selain itu adanya debat yang diadakan di luar daerah pemilihan, konten program menyentuh unsur SARA, dan masih adanya cuplikan penayangan debat terbuka pada masa tenang,” ujar Viryan.

Menurut Viryan, ke depan, Gugus Tugas perlu memprioritaskan lembaga penyiaran lokal dalam penayangan iklan kampanye atau debat publik. Selain itu juga peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. “Yang juga diperlukan adalah pemberian sanksi bukan hanya ke lembaga penyiaran namun juga ke peserta Pemilu. Karena peserta yang juga memiliki andil terjadinya pelanggaran ini,” ujarnya.

Hal itu dibenarkan Komisioner KPI Nuning Rodiyah. Menurutnya, terdapat pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran pada Pilkada 2017. Temuan KPI, pelanggaran berkaitan dengan framing dengan menyudutkan dan mengunggulkan paslon tertentu, menampilkan paslon tertentu pada program televisi, tayangan iklan di luar masa kampanye, penayangan cuplikan hasil debat kampanye di masa kampanye,
dan bahkan salah satu konten program melarang untuk memilih salah satu pasangan calon.

“KPI berwenang melakukan teguran tertulis sampai penghentian program. Untuk Pilkada 2017 kemarin, semua lembaga penyiaran yang melanggar diberikan teguran tertulis,” ujar Nuning.

Sementara Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo memaparkan beberapa masalah peliputan terkait Pemilu. Di antaranya, situasi menjelang Pilkada 2017 belum berubah dari menjelang Pemilu 2014, polarisasi partai politik, pemberitaan media juga menggambarkan realitas polarisasi yang ada di masyarakat, banyak media hoax diproduksi media abal-abal dan media sosial (bermunculan media buzzer yang digerakkan pengusung calon), memunculkan pertanyaan kepada independensi dan profesionalitas media.

“Menjelang Pilkada dan masa kampanye. Media berpihak pada para pemiliknya yang mendukung calon tertentu, media tampak mempromosikan para calon yang didukung partai sang pemilik, media belum independen dan memiliki kepentingan, keberpihakan ditunjukkan melalui cara pemberitaan dan iklan terselubung,” ujar Yosep.

Ia mengatakan, Peraturan KPU yang lebih kuat dalam mengatur iklan kampanye, baik di media penyiaran maupun di media cetak. “Karena di media cetak, aturan ataupun batasan kampanye ini masih belum jelas,” katanya.

Sedangkan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) John Fresly mengatakan, yang perlu dilakukan adalah mengatur ruang publik agar tidak diisi informasi hoax. “Kita berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Termasuk juga melakukan pengawasan agar informasi hoax ini tidak menyebar kepada masyarakat,” ujarnya.

Akademisi Universitas NU, Ahsanul Minan memberikan catatan terkait Gugus Tugas. Ia mengatakan, petunjuk teknis yang disusun gugus tugas hanya terkait penegakan hukum. Menurutnya, aspek pencegahan perlu ditingkatkan dan diatur di dalam regulasi yang ada. Gugus tugas, ujar Minan, perlu melakukan pencegahan melalui koordinasi dan supervisi.

“Koordinasi dan supervisi ini dilakukan dengan sosialisasi kepada lembaga penyiaran dan media massa, membentuk desk konsultasi antara Gugus Tugas dengan bagian periklanan media, mendorong pihak media membuat zona integritas sehingga tercipta sistem peringatan dini di lingkungan internal media massa,” pungkasnya.

Acara tersebut juga dihadiri Usep Hasan Sodikin (Rumah Pemilu), Ahmad Hanafi (Indonesia Parliementary Centre) dan Lestari Nurhayati (London School Public Relation) yang juga memberikan masukan terkait gugus tugas pengawasan Pemilu. (wan)

sumber: https://garudanews.id/bawaslu-akan-perketat-pengawasan-kampanye-di-media/

IKP (indeks Kerawanan Pemilu) Pilkada 2018

Sabtu, 14 Oktober 2017, bertempat di kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Jalan Cok Agung Tresna No.67 Denpasar, Bawaslu RI mengadakan FGD (Focus Group Discussion) dihadiri oleh Tim dari Bawaslu RI. Pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk membahas IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) Pilkada 2018. Kegiatan ini turut menghadirkan Panwas Kabupaten Gianyar dan Klungkung yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Nugroho Noto Susanto selaku Tim Asistensi Bawaslu RI memberikan sambutan sekaligus memperkenalkan diri beserta tim Bawaslu RI yang turut serta dalam pelaksanaan Kegiatan FGD diantaranya R. Alief Sudewo (Kasubag Analisis Teknis Pengawasan), Taufiequrrohman (Staff ATP3 Bawaslu RI), dan Ahsanul Minan (Peneliti Utama Kegiatan IKP).

Dalam sambutannya Nugroho Noto Susanto menyampaikan titipan salam dari Koordinator kegiatan tersebut sekaligus Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, S.Ag. M.Si dari Divisi Pengawasan & Sosialisasi karena beliau berhalangan hadir disebabkan ada kegiatan lain mewakili Bawaslu RI dan mempercayakan kegiatan IKP tersebut kepada Mas Minan selaku Peneliti Utama Kegiatan IKP dan yang akan menjelaskan secara rinci dari kegiatan IKP tersebut.

Ahsanul Minan dalam kesempatannya menyampaikan bahwa IKP (Indeks Kerawanan Pemilu ini muncul karena dalam hal Pengawasan Pemilihan/Pemilu Bawaslu dan jajaran harus mampu memperkirakan apa yang akan terjadi dalam Pemilihan/Pemilu dan apa yang harus dicegah. Mas Minan begitu nama panggilan beliau, juga menambahkan bahwa dalam IKP ini ada beberapa pertanyaan yang harus di jawab oleh Panwas Kabupaten/Kota yang hadir, tentunya memiliki manfaat dalam hal memperkirakan apa yang akan terjadi nanti pada pelaksanaan Pemilihan/Pemilu dan bagaimana melakukan pencegahan. Mas Minan juga menjelaskan secara konsepsional IKP (Indek Kerawanan Pemilu) adalah segala hal yang mengganggu dan menghambat proses Pemilu yang demokratis.

Dalam kegiatan tersebut Tim Bawaslu RI, Tim Bawaslu Provinsi Bali, Tim Panwas Kabupaten Gianyar dan Klungkung membahas tentang segala hal yang mengganggu  dan menghambat proses Pemilihan/Pemilu sebelumnya yang menjadi orientasi dalam kegiatan FGD IKP ini.

Sumber: https://bawaslu-baliprov.go.id/index.php/baca-berita/278/FGD-IKP-Indeks-Kerawanan-Pemilu-Pilkada-2018.html

Panwaslu Jateng Terbitkan Komik Panduan Pengawasan Pemilu

Jakarta - Banyak cara meningkatkan partisipasi rakyat untuk mengawasi jalannya Pemilu. Salah satunya yang dilakukan Panwaslu Jawa Tengah dengan menerbitkan komik yang berisi panduan pengawasan pilpres 2004.Komik pertama berjudul \\\"Panduan Pengawasan Pemilu 2004 untuk Masyarakat\\\". Isinya tentang berisi tentang model pengawasan pemilu, mekanisme pelaporan, dan jenis-jenis pelanggaran pemilu. Setengah bagian komik setebal 101 halaman tersebut terdiri dari gambar bercerita, setengahnya lagi berisi soal aturan-aturan dalam pemilu.Kalau komik pertama bercerita tentang pemilu secara umum, komik yang kedua lain lagi. Komik yang berjudul \\\"Panduan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wapres 2004 untuk Masyarakat\\\" lebih terfokus pada perbedaan mekanisme pilpres 2004 dengan pemilu sebelumnya.Selain itu, komik itu juga berisi model pengawasan yang efektif dan prosedural terhadap kampanye capres-cawapres. Di sana diilustrasikan bagaimana cara masyarakat bawah berperan aktif dalam pengawasan pilpres. Juga, tentang jenis-jenis pelanggaran dalam pilpres.Menurut Anggota Panwaslu Jateng Ahsanul Minan, peluncuran dua komik pemilu tersebut dimaksudkan untuk menciptakan gerakan pengawasan sampai pada tingkat masyarakat paling bawah. \\\"Karena itu, komik tersebut akan kami sebarkan ke mereka (masyarakat bawah),\\\" kata Minan sesaat sebelum acara launching<\/i> di mulai di Kantor Panwaslu Jateng, Jl. Veteran Semarang, Kamis (27\/05\/2004).

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-158848/panwaslu-jateng-terbitkan-komik-panduan-pengawasan-pemilu

Data pemilih Filipina dibocorkan peretas

Data pemilih Filipina yang mencakup 70 juta orang dibocorkan peretas, sebulan sebelum pemilihan umum.

Data pribadi, termasuk sidik jari dan paspor milik sekitar 70 juta orang dikabarkan telah bocor.

Komisi Pemilihan Umum Filipina (COMELEC) memastikan situs internetnya diretas pada akhir bulan Maret.

Kelompok peretas Anonymous Philippines menyatakan bertanggung jawab terhadap serangan itu.

Kelompok tersebut ingin menggarisbawahi "kerapuhan" sistem, termasuk terkait penggunaan mesin pemilihan otomatis yang akan digunakan pada 9 Mei mendatang.

LulzSec Philippines, kelompok peretas kedua, diduga mengunggah seluruh bank data COMELEC di internet beberapa hari kemudian.

COMELEC menyatakan tidak ada data peka yang dikeluarkan, kata sejumlah laporan.

Meskipun demikian, perusahaan keamanan internet Trend Micro meyakini kejadian ini adalah pembobolan data terkait pemerintah terbesar dalam sejarah Filipina dan pemerintah telah meremehkan masalah ini.

Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160411_dunia_filipina_pemilu

Bimtek SIMSI Gelombang Ketiga Diikuti 13 KI DAERAH

Komisi Informasi Pusat (KIP) bersama Management System International (MSI) Indonesia dan USAID mengadakan program bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI) gelombang ketiga, di Aston Hotel Bogor, 19-22 Januari 2016. Sebanyak 34 peserta dari 13 Komisi Informasi (KI) Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) hadir pada kesempatan itu. Bimtek ini ditujukan kepada KI daerah yang pada pelaksanaan gelombang pertama dan kedua belum sempat mengikutinya atas berbagai sebab.

Peserta Bimtek gelombang ketiga terdiri dari KI Provinsi DKI Jakarta, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Papua, serta Kabupaten Bangkalan, Cirebon, dan Sumenep. Sedangkan dari pihak penyelenggara hadir Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono, Komisioner Bidang ASE Henny S Widyaningsih sebagai salah satu pemateri dan Rumadi Ahmad selaku PJ kerja sama SIMSI antara KIP, MSI, dan USAID.

Hadir juga sebagai fasilitator Tenaga Ahli KIP yang terdiri Agus Wijayanto Nugroho dan Fathul Ulum, Rizki Susanto dari bagian IT KIP, serta Indah Puji Rahayu dan Aldi Rano Sianturi dari Staf Bagian Administrasi PSI Sekretariat KIP. Sedangkan dari pihak MSI/USAID hadir Juhani Grossman, Ahsanul Minan, dan Desi. Acara Bimtek ditutup pada Jumat (22/1) siang dengan ditandai pemberian sertifikat kepada peserta yang diberikan oleh Ketua KIP dan Komisioner Henny S Widyaningsih.

Dalam laporannya, Sekretaris KIP Bambang Hardi Winata mengatakan untuk bimtek SIMSI gelombang III seluruh peserta yang diundang semuanya hadir, yaitu terdiri dari 10 KI Provinsi dan 3 KI Kabupaten/Kota. Bahkan menurut ia, KI Papua yang paling timur Indonesia mampu mengirimkan delegasinya. Bambang menyatakan bimtek SIMSI ini sangat penting bagi KI karena akan mampu mengganti sistem pendaftaran sengketa informasi secara manual ke sistem aplikasi online. “Untuk pelaksanaan bimtek SIMSI ini semuanya dibiayai MSI, tidak ada anggaran KIP,” kata Bambang.

Sementara Chief of Party SIAP-1 MSI Juhani Grossman mengatakan sangat menghargai kerja sama MSI dan KIP dalam mengembangkan SIMSI. Menurutnya, dengan kemudahan yang dihadirkan dalam SIMSI dalam penyelesaian sengketa informasi maka akan dapat meningkatkan kinerja KI yang pada akhirnya mampu mencegah korupsi setelah seluruh Badan Publik menjadi transparan.

Menurutnya Grossman, SIMSI juga sangat besar manfaatnya bagi kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau. “Dengan sistem online ini Pemohon informasi tidak perlu datang langsung ke KI yang dituju. Untuk itu, ia mengharapkan seluruh peserta dapat memahami SIMSI sehingga dapat segera diaplikasikan di KI masing-masing,” unkap Grossman.

Sedangkan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono dalam sambutannya mengatakan bahwa SIMSI sangat bermanfaat tidak saja bagi manajemen sengketa di KI, tapi juga bagi Pemohon, Termohon (Badan Publik), dan masyarakat (publik). SIMSI bisa menjadi sarana publik, atau siapa pun, untuk mengontrol kinerja KI terkait sengketa informasi, sebagai bentuk akuntabilitas. SIMSI juga memudahkan sistem pelaporan sengketa informasi, pembuatan database, dan pengamanan dokumen. “Jangan sampai terjadi lagi dokumen sengketa yang hilang, karena menghilangkan dokumen itu sama dengan menghilangkan dokumen negara dan akan terkena pidana baik atas dasar KUHP maupun UU Kearsipan,” kata dia. Ketua KIP juga mengatakan bahwa aplikasi SIMSI bersifat “gadget friendly”, semua orang bisa melihat dan mendaftar sengketa dari HP, tidak harus lewat PC atau laptop.

Peran Sekretariat Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Kelahiran UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 8 tahun 2015 mempertegas kembali pemberlakuan sistem demokrasi langsung dalam proses pemilihan kepala daerah setelah sempat diperdebatkan secara luas karena adanya keinginan dari beberapa pihak untuk mengembalikan sistem ini menjadi sistem demokrasi perwakilan. 

Sebagai sebuah ajang kompetisi politik dalam memperebutkan kursi Kepala Daerah, Pilkada sangat rentan diwarnai konflik politik, sosial, maupun hukum. Kerentanan ini semakin menguat dengan dibukanya peluang pengajuan sengeketa pemilihan dalam UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 8 tahun 2015 dengan membagi jenis sengketa pemilihan menjadi sengketa dan sengketa TUN Pemilu (di luar sengketa hasil pemilihan). Hal ini menuntut kesiapan Pengawas Pemilu yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa dan sengketa TUN Pemilihan.
Meskipun wewenang penyelesaian Sengketa Pemilihan ada di tangan Komisioner Bawaslu Provinsi dan/atau Komisioner Panwaslu Kabupaten/Kota, namun hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dalam membantu pelaksanaan wewenang tersebut.
Apa dan bagaimana peran sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa pemilihan ? Silahkan download slide presentasi ini.

Cara Mudah Bikin Passport Anak secara Online

Reformasi birokrasi dalam pembuatan passpor berjalan dengan cukup baik. Makasih ya Penguasa....

Saat ini, untuk membuat passpor bisa dilakukan dimana saja (tidak harus di wilayah domisili kita), karena sistemnya sudah online di seluruh Indonesia. Di samping itu, pembuatan passpor juga bisa dilakukan secara online, dengan proses yang cepat, dan banyak memangkas waktu kita, karena kita nggak perlu ngantri.

Step-step di bawah ini adalah untuk pembuatan paspor anak secara online. Untuk pribadi, mirip-mirip lah, tinggal isinya sesuai data pribadi aja ya.

1. CARA PENGISIAN DATA ONLINE

1. Buka link ini: https://ipass.imigrasi.go.id:9443/xpnet/faces/xpnet-main.xhtml
2. Pilih Pra Permohonan Personal
3. Pilih jenis permohonan sesuai kondisi. Misalnya untuk yang non-TKI, maka pilih: Baru-Paspor biasa
4. Pilih jenis paspor. E-passport 48H. Saat ini hanya opsi tersebut yang tersedia.
5. Pilih lokasi kantor imigrasi. Nggak harus sesuai lingkungan rumah. Bisa di mana aja. Misalnya Anda bisa pilih kantor imigrasi yang dekat dengan kantor, atau kantor imigrasi yang terkenal bagus pelayanannya.
6. Isi semua data sesuai dokumen resmi (KTP dan KK).
7. Untuk paspor anak:

·         Alamat email: Alamat email ortu yang aktif. Nanti semua dokumen yang diperlukan bakal dikirim lewat email

·         Pekerjaan: lainnya.

·         No identitas : sesuai KK

·         ID berlaku sampai: tambahkan 5 th dari tgl ID dikeluarkan

Kemudian klik lanjut

2. PEMBAYARAN

1. Setelah pengisian data online selesai, akan dikirimkan email notifikasi ke email kita, dalam bentuk PDF. Print file PDF tersebut.
2. Datang ke kantor Bank BNI terdekat. Bayar sesuai jumlah tertera di bank BNI (melalui teller).
3. Simpan bukti bayar. Di situ ada nomor jurnal bank juga.

3. KONFIRMASI KEDATANGAN

1. Setelah membayar, balik lagi ke email notifikasi yang kita terima. Di situ ada link untuk melanjutkan. Silahkan di-klik.
2. Masukkan nomor jurnal bank.
3. Pilih lokasi dan jadwal kedatangan kita ke kantor imigrasi untuk foto dan interview.
4. Setelah proses ini selesai, kita akan menerima email notifikasi kedua. Ada attachment dalam bentuk PDF berupa undangan dan form yang harus dilengkapi.

4.  FOTO DAN INTERVIEW

Selanjutnya Anda perlu datang ke Kantor Imigrasi yang telah anda pilih sebelumnya. Anda perlu membawa:

1. Print-out undangan dan form permohonan (dari e-mail notifikasi kedua)
2. Bukti pembayaran dari bank BNI
3. Surat asli dan fotocopy (note: fotocopy di kertas A4 jangan dipotong-potong):

·         Surat lahir

·         Kartu keluarga

·         Surat nikah orangtua

·         KTP kedua orangtua (difotocopy di satu halaman)

·         Paspor kedua orangtua (difotocopy di satu halaman)

4. Meterai 1 lembar

Prosesnya:

1. Di front desk, serahkan print-out undangan dan form permohonan. Nanti kita akan diberikan map resmi.
2. Untuk pembuatan paspor anak, di map tersebut ada surat pernyataan orangtua. Isi dan tandatangan di atas meterai.
3. Ambil nomor antrian
4. Pemohon mulai dipanggil satu persatu. Di sini, kelengkapan dokumen kita akan diperiksa. Setelah itu silahkan duduk dan tunggu dipanggil lagi.
5. Dipanggil yang kedua kali untuk menyerahkan bukti bayar BNI.
6. Ambil nomor antrian untuk foto dan interview. Tunggu giliran
7. Tinggal foto dan interview deh
8. Kita akan menerima form pengambilan paspor. Jangan sampe hilang ya.

5. PENGAMBILAN PASPOR

Paspor akan selesai dalam waktu 3 hari kerja. 

JPPR: Kampanye Gunakan Duit Sendiri 'Timbulkan Masalah'

Rabu, 18 November 2015 00:39 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil temuan Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) menemukan fenomena kecilnya laporan sumbangan dana kampanye dari pihak ketiga untuk pasangan calon dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015.
Untuk diketahui, setiap kandidat pasangan calon diwajibkan untuk melaporkan sumbangan dana kampanye ke KPU, baik berupa barang maupun uang tunai.
Setiap sumbangan juga dibatasi, baik dari perusahaan maupun perorangan.
Peneliti Manajemen Sistem Internasional (MSI) Ahsanul Minan mengatakan, biaya kampanye dari kantong pasangan calon memunculkan dua kemungkinan.
"Pertama, sebenarnya terima dana dari pihak ketiga, lalu mengklaim duit sendiri. Kedua murni dari diri sendiri. Dua-duanya pun berpotensi menimbulkan masalah," kata Ahsanul di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2015).
Dia menjelaskan, jika mengklaim menggunakan kocek sendiri tapi ternyata menerima bantuan hal itu jelas melanggar ketentuan UU terkait pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

"Namanya menggelapkan. Yang satu lagi jadi pertanyaan besar, kenapa, parpol pendukung pasangan calon apakah selama ini hanya menjadi kendaraan paslon hanya saat proses pencalonan."
"Sehingga parpol enggak berkontribusi sama sekali, atau parpol enggak melaporkan kontribusinya," katanya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, dalam Pilkada serentak tahun ini, sebuah terobosan baru diatur dalam UU soal kegiatan kampanye yang dibiayai negara.
"Semua difasilitasi atau disubsidi negara, dengan tujuan menciptakan keadilan berkompetisi."
"Tapi JPPR masih menemukan ada paslon masih saja melakukan kampanye dengan dana sendiri. Iklan media, bilboard, ini harus jadi bahan evaluasi penyelenggara pemilu," katanya.(*)

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2015/11/18/jppr-kampanye-gunakan-duit-sendiri-timbulkan-masalah

Temuan JPPR, Ada Calon Kepala Daerah Akali Sumbangan Rp 2 Miliar

Selasa, 17 November 2015 | 20:48 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz mangatakan, ada calon kepala daerah di Balikpapan yang diduga mengakali aturan batas dana kampanye dari perusahaan.

Praktek ini dilakukan oleh pasangan H. M Rizal Effendi dan Rahmad Mas'ud.

Hasil temuan JPRR, terdapat jumlah sumbangan dengan total Rp 2 miliar yang berasal dari beberapa perusahaan yang setelah ditelusuri ternyata berasal dari dua perusahaan yang sama.

"Kalau kita lihat Rp 2 Miliar dari mana saja, datang dari enam perusahaan. Ternyata ada dua perusahaan induk yang memayungi enam perusahaan ini," kata Masykurudin di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Selasa (17/11/2015).

Masykurudin memaparkan, dua perusahaan pertama, yaitu PT Barokah Bersaudara Perkasa dan PT Barokah Gemilang Perkasa, yang masing-masing menyumbang Rp 500 juta sesuai dengan batas maksimal sumbangan dana kampanye dari perusahaan.

Namun, setelah ditelusuri, keduanya berada dalam satu grup, yaitu PT Barokah Perkasa Group.

"Artinya dalam satu grup ini ada sumbangan Rp. 1 miliar yang dipecah ke dua perusahaan yang masing-masing Rp 500 juta," tutur Masykurdin.

Adapun, empat perusahaan lainnya yaitu PT Cindara Pratama Lines, PT Hana lines, PT Mandar ocean dan PT Pers Pely Sinar Pacific.

Jika jumlah dana dari enam anak perusahaan itu dijumlahkan, maka nilai dana kampanye yang diterima pasangan calon Rizal Effendi dan Rahmad Mas'ud melebihi batas sumbangan kampanye yang ditentukan.

Pengamat Pemilu tentang Dana Kampanye, Ahsanul Minan mengatakan, modus memecah jumlah sumbangan dalam pilkada dikhawatirkan akan banyak digunakan oleh kandidat.

"Praktik-praktik pemecahan sumbangan ini sebenarnya penyiasatan administratif terhadap undang-undang. Sebenarnya, sumbangan ini berasal dari satu tangan tapi secara adminiatratif dipecah menjadi beberapa perusahaan," ujar Minan.

Sumber: http://pilkada.kompas.com/read/2015/11/17/20485871/Temuan.JPPR.Ada.Calon.Kepala.Daerah.Akali.Sumbangan.Rp.2.Miliar

Memantau Dana Kampanye Pemilukada

Uang tidak dapat dipisahkan dari politik, segala aktifitas politik memerlukan biaya yang tidak sedikit. Demikian juga dalam penyelenggaraan kampanye Pemilukada yang saat ini tengah berlangsung.

Mahalnya biaya kampanye calon kepala daerah tak jarang mendorong mereka untuk menggalang dana ilegal, baik yang berasal dari pengusaha hitam, maupun dari sumber daya negara. Utamanya calon incumbent (petahana), ataupun calon yang berasal dari birokrat. Praktek penggalangan dana ilegal ini akan sangat menciderai integritas dan akuntabilitas proses penyelenggaraan Pemilukada serta berpotensi menjadikan calon terpilih nantinya akan tergadaikan integritasnya kepada para penyumbang gelap.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja pemantauan Pemilukada terutama terkait dengan pendanaan kampanye. Untuk mendukung kerja pemantauan dana kampanye tersebut, MSI bersama JPPR telah menyusun Buku Panduan Pemantauan Dana Kampanye dalam Pemilukada. Silahkan download secara gratis di sini

Mengawasi Politisasi Birokrasi dan Penyalahgunaan Sumber Daya Negara dalam Pilkada

Dalam waktu dekat, 269 kabupaten/kota di Indonesia akan menghadapi Pilkada serentak gelombang pertama. Di beberapa daerah tersebut, terdapat calon petahana/incumbent yang ikut bertarung memperebutkan kursi kepala daerah, sebagian juga terdapat calon dari unsur birokrat yang masih memiliki jaringan dan akses ke birokrasi pemerintah.
Salah satu titik rawan dalam situasi tersebut adalah pelanggaran berupa politisasi birokrasi, politisasi anggaran daerah, dan pelanggaran kode etik pegawai.

Temukan penjelasan lebih lanjut dalam slide presentasi berikut ini. Klik link

KIH Dan KMP Tak Berlaku Di Koalisi Pilkada

Rabu, 9 September 2015 | 17:36

[JAKARTA] Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melakukan pemetaan terhadap pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember mendatang. Aspek yang dilihat dalam pencalonan inin yakni jumlah dukungan partai politik (parpol) terhadap pasangan calon.
Kemudian, perbandingan jumlah dukungan dengan perolehan suara parpol di pemilu legislatif (pileg). Terakhir, peta masing-masing dan antar parpol dalam membangun koalisi.
“Dalam 630 pasangan calon di pilkada, PDIP paling banyak dukungan terhadap paslon yaitu 244 paslon, kemudian Gerindra (211 paslon), Demokrat (205 paslon), Nasdem (199 paslon), PAN (195 paslon), Hanura (187 paslon), PKB (174 paslon), PKS (162 paslon), Golkar (116 paslon), PKPI (90 paslon), PBB (78 paslon), dan PPP (70 paslon),” kata Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz dalam diskusi bertema “Peta Koalisi dalam Pilkada Serentak”, di Jakarta, Rabu (9/9).
Dia menyatakan, pemetaan dilakukan terhadap 630 paslon dari total di seluruh Indonesia dengan mengambil data dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dia menambahkan, parpol berkonflik mengakibatkan dokumen persyaratan lebih berat dipenuhi. “Akhirnya berpengaruh langsung terhadap jumlah paslon yang didaftarkan. Kenaikan paling signifikan terjadi di Nasdem dan Hanura. Sementara penurunan paling signifikan terjadi di Golkar dan PPP,” imbuhnya.
Sementara terkait komposisi dukungan masing-masing partai, dia mengemukakan, PDIP paling banyak berkoalisi dengan Nasdem (88 paslon), Gerindra dengan PAN (76 paslon), PAN dengan PDIP (77 paslon), Demokrat dengan PDIP (75 paslon).
“Hanura paling banyak berkoalisi dengan PDIP (71 paslon), PKB dengan Nasdem (66 paslon), PKS dengan PAN (65 paslon), Golkar dengan Gerindra (40 paslon), PBB dengan PAN (34 paslon), PPP dengan Golkar (28 paslon) dan PKPI dengan PAN (37 paslon). PAN itu punya peta yang cukup menarik di koalisi antar mereka sendiri,” ucapnya.
Dia mengatakan, tidak terdapat relevansi antara KIH dan KMP di level nasional. “Koalisi lebih bersifat pragmatis dan pertimbangan menang-kalah dibandingkan dengan pertimbangan visi, misi dan program yang sama,” katanya.
Sementara itu, Management Systems International (MSI) Ahsanul Minan mengatakan, koalisi pada pilkada ibarat pelangi. Menurutnya, dalam pilkada nanti masyarakat tidak akan melihat dukungan parpol.
“Mau pilih partai apapun itu sama, tidak berbeda. Ideologi tiap partai tidak tersampaikan ke masyarakat. Ini yang perlu diwasapadai oleh partai,” katanya.
Oleh karena itulah, dia menyarankan agar parpol berpikir jangka panjang dalam menentukan koalisi. “Jangan mengejar faktor elektabilitas saja,” tukasnya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan, koalisi parpol memang lebih mengutamakan elektabilitas ketimbang ideologi. [C-6/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/home/kih-dan-kmp-tak-berlaku-di-koalisi-pilkada/95886

Koalisi Pilkada Masih Berlandas Pragmatisme Politik

Koran SINDO

Kamis,  10 September 2015  −  12:28 WIB

JAKARTA - Koalisi yang dibangun partai politik (parpol) dalam pilkada serentak 2015 masih dilandasi pragmatisme. Hasil kajian Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menunjukkan parpol belum berubah dari paradigma lamanya yang mengusung calon hanya berdasarkan pertimbangan menang-kalah.

”Bersifat pragmatis dan hanya mengejar kemenangan. Hanya elektabilitas calon yang dipikirkan,” ujar Koordinator Nasional JPPR Masykuruddin Hafid saat memaparkan kajian ”Peta Koalisi dalam Pilkada Serentak” di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, kemarin. JPPR melakukan pemetaan terhadap 630 pasangan calon di seluruh Indonesia.

Dari situ tergambar bahwa koalisi yang dibangun parpol lebih cair dan tidak berdasarkan ideologi, visi, misi, dan program yang sama. Pengamatan terhadap parpol tersebut terlihat PDI Perjuangan paling banyak memberikan dukungan, yakni kepada 244 pasangan calon. Kemudian, Partai Gerindra 211 dan Partai Demokrat 205. Disusul Partai Nasdem 199 dan PAN 195. Berikutnya Partai Hanura 187 pasangan calon, PKB 174, dan PKS 162.

Partai Golkar mendukung 116 pasangan calon, PKPI 90, PBB 78, dan PPP 70. ”Dari temuan kami, PDIP dan PAN paling merata dalam membangun koalisi dengan partai lainnya,” ujarnya. JPPR juga menemukan bahwa PDIP paling banyak berkoalisi dengan Nasdem, yakni 88 pasangan calon. Gerindra paling banyak membangun koalisi dengan PAN, yaitu 76 pasangan calon.

Sementara PAN paling banyak berkoalisi dengan PDIP, yakni 77 pasangan calon. Adapun Demokrat paling banyak berkoalisi dengan PDIP, yakni 75 pasangan calon. Untuk Hanura paling banyak berkoalisi dengan PDIP, yaitu dengan 71 pasangan calon. Sementara PKB paling banyak berkoalisi dengan NasDem dengan 66 pasangan calon, PKS dengan PAN 65 pasangan calon.

”Sedangkan Partai Golkar paling banyak berkoalisi dengan Gerindra, yaitu untuk 40 pasangan calon,” katanya memperincikan. Menanggapi temuan JPPR tersebut, pengamat dari Management Systems International (MSI) Ahsanul Minan menyebutkan koalisi yang terbentuk di pilkada sebagai koalisi pelangi.

Dia melihat kendati parpol memiliki warna ideologi ataupun visi-misi yang berbeda, mereka tetap dapat berkoalisi. ”Koalisi ini hanya bertahan jangka menengah. Jika dilakukan sampai jangka panjang akan merugikan mereka sendiri, karena dapat melunturkan identitas partai,” kata dia.

Ahsanul mengatakan, koalisi yang dibangun seperti dalam pilkada ini akan berdampak pada tidak loyalnya masyarakat pada partai. Pasalnya, ideologi partai sama sekali tidak tersampaikan kepada masyarakat. ”Masyarakat berpikir memilih partai apa pun sama. Bahkan, ada fenomena koalisi gemuk untuk calon petahana tidak bisa dihindari demi meraih kemenangan,” paparnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilih dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, dengan peta koalisi seperti itu, masyarakat harus semakin aktif meneliti figur yang berkontestasi di pilkada. Masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan kepercayaan pada pilihan partai.

”Karena cair koalisinya tidak bisa hanya menilai dari partai pengusung. Pemilih harus mendalami latar belakang dan rekam jejak calon, penting melihat apa visi-misinya. Masyarakat harus menjadi pemilih yang berdaya,” tuturnya.

Dita angga(bbg)

Sumber: http://m.koran-sindo.com/read/1042951/149/koalisi-pilkada-masih-berlandas-pragmatisme-politik-1441862820

10 Catatan BPK Terkait Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015

Oleh: Ahsanul Minan

BPK telah merampungkan audit yang diminta oleh DPR untuk KPU terkait dengan rencana penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. Audit yang dilakukan dalam bentuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) ini dimaksudkan untuk memeriksa sejauhmana kesiapan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada serentak.
Berbeda dengan temuan yang sebelumnya telah disampaikan BPK terhadap laporan keuangan KPU tahun 2013-2014 yang mengindikasikan beberapa penyimpangan keuangan, dalam laporan PDTT yang disampaikan oleh BPK kepada DPR pada tanggal 13 Juli 2015 ini lebih memfokuskan kepada audit kinerja dengan melihat kesiapan berbagai perangkat utama maupun pendukung yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pilkada serentak. 
10 temuan BPK tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penyediaan anggaran pilkada belum sesuai ketentuan;
Kegiatan pilkada serentak belum sepenuhnya dianggarkan pada APBD 2015. Setidaknya ada 25 pemda yang belum menganggarkan biaya pengawasan dan biaya pengamanan. Sebanyak 11 pemda belum menyediakan anggaran penyelenggaraan pilkada melalui APBD. Selain itu, ada pula anggaran yang ditetapkan di dalam naskah perjanjian hibah faerah (NPHD) yang lebih besar dari nilai yang dianggarkan dalam APBD 2015.
"Anggaran itu meliputi delapan KPU kabupaten, satu KPU kota, sepuluh panwaslu kabupaten, dan dua panwaslu kota," ujar Agung.
Dari sembilan provinsi yang akan mengikuti pilkada, delapan di antaranya belum menyusun surat keputusan gubernur secara proporsional sesuai kebutuhan dana pilkada di dalam APBD. Tak hanya itu, pemda juga belum melakukan antisipasi anggaran untuk penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan di 218 KPU provinsi, kabupaten/kota, dan 239 panwaslu kabupaten/kota.
"Penganggaran belanja hibah belum sesuai dengan jadwal tahapan pemilihan sesuai PKPU Nomor 2/2015 pada 131 KPU provinsi dan kabupaten/kota dan 215 panwaslu kabupaten/kota," ujar Agung.

2. NPHD pilkada di beberapa daerah belum ditetapkan dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan;
Ada tiga poin terkait NPHD yang masih menjadi catatan. Pertama, pelaksanaan hibah pada pemda belum ditetapkan dalam NPHD antara pihak pemberi dan penerima hibah. Kedua, NPHD belum dilampiri pakta integritas dan belum memuat isi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Untuk poin kedua, ada 17 KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota, 26 bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, serta masing-masing satu kepolisian daerah dan komando distrik militer yang belum melampirkan pakta integritas dalam NPHD. Selanjutnya, 15 KPU tingkat provinsi, dan kabupaten/kota, 14 Bawaslu provinsi, dan kabupaten/kota, serta masing satu kepolisian daerah belum melampirkan rincian penggunaan hibah dalam NPHD. Dua KPU tingkat provinsi, dan kabupaten/kota, tiga bawaslu provinsi, dan kabupaten/kota, dan satu kepolisian daerah belum melampirkan pakta integritas dan rincian penggunaan hibah dalam NPHD.
"Ketiga, ada NPHD yang tidak ditandatangani oleh kepala daerah, seperti yang terdapat pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Poso," ujarnya.
3. Rencana penggunaan anggaran hibah pilkada belum sesuai ketentuan;
Dari 269 KPU daerah, 100 di antaranya telah menganggarkan semua jenis biaya dan 164 lain baru menganggarkan sebagian jenis biaya. Lima KPU sisanya belum menyerahkan data anggaran yang telah dirancang.
Setidaknya, ada 15 jenis biaya yang wajib terdapat di KPU, yaitu honorarium dan uang lembur, barang cetak dan penggandaan, perlengkapan KPPS/TPS, pengangkutan, pelayanan administrasi, dan pembentukan PPK, PPS dan KPPS. "Kemudian, pengamanan percetakan, penyimpanan dan pendistribusian, persiapan pemungutan suara, sosialisasi, advokasi hukum, rapat kerja, pencalonan, verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan, serta proses penghitungan suara," kata Agung.
Sementara itu, dari 269 bawaslu dan panwaslu, 146 di antaranya telah menganggarkan semua jenis biaya, dan 92 lain baru menganggarkan sebagian jenis biaya. Adapun 31 Bawaslu dan Panwaslu sisanya belum menyerahkan data anggaran yang telah dirancang.
"Ada tujuh jenis biaya yang wajib ada di bawaslu, yaitu honorarium dan uang lembur, pengadaan barang dan jasa, pelayanan administrasi perkantoran, raker/pelatihan, penyelesaian kasus, sewa gedung dan perjalanan dinas," ujarnya.

4. Rekening hibah pilkada serentak 2015 pada KPU provinsi/kabupaten/kota dan bawaslu provinsi/panwaslu kabupaten/kota belum sesuai ketentuan;
Setidaknya ada 237 KPU yang sudah memiliki rekening dan sudah ada izin Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Hanya 25 KPU sudah memiliki rekening tapi belum ada izin KPPN.
"Tujuh sisanya tidak menyampaikan dokumen terkait pembukaan rekening penampung," papar Agung.
Sementara itu, baru 80 bawaslu/panwaslu yang sudah memiliki rekening dan sudah ada izin KPPN. Sebanyak 124 bawaslu/panwaslu telah memiliki rekening, tetapi belum ada izin dari KPPN. Adapun 50 bawaslu/panwaslu belum memiliki rekening penampung, enam tidak menyampaikan dokumen terkait pwmbukaan rekening karena sekretariat belum terbentuk, sembilan lainnya tidak menyampaikan dokumen terkait pembukaan rekening penampung.
5. Perhitungan biaya pengamanan pilkada serentak belum dapat diyakini kebenarannya;
Anggaran pengamanan yang diajukan untuk penyelenggaraan 269 pilkada mencapai Rp 1,146 triliun. Dari jumlah tersebut, baru 52 persen atau sekitar Rp 594 miliar yang telah disetujui.
Selain itu, masih ada dua kepolisian daerah yang belum mengantongi persetujuan anggaran, yaitu Polda Banten dan Polda Sulawesi Tengah. Ada pula usulan anggaran pengamanan yang nilai persetujuannya dalam NPHD di bawah 25 persen, seperti Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, NTT dan Papua.
"Terakhir, ada perbedaan data yang diperoleh dari pihak Polri atas nilai anggaran yang telah disetujui dengan data NPHD, seperti di Kota Medan dan Kabupaten Pelalawan," papar Agung.
6. Sebagian besar bendahara panitia pemilihan kecamatan (PPK), pejabat pengadaan/kelompok kerja unit layanan pengadaan (ULP), dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) pada sekretariat KPU provinsi/kabupaten/kota, bawaslu provinsi dan panwaslu kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pilkada serentak belum bersertifikat dan belum ditetapkan dengan surat keputusan;
Dari sisi kualifikasi bendahara, hanya 55 KPU dan 34 bawaslu/panwaslu yang telah memiliki bendahara sesuai kualifikasi yang ditentukan. Sisanya, 211 KPU dan 195 bawaslu/panwaslu belum memiliki sertifikat dan tidak sesuai ketentuan. Ada 1 KPU dan 37 bawaslu/panwaslu belum ditunjuk melalui SK.
Dari sisi kualifikasi pejabat pembuat komitmen (PPK), ia menjelaskan, hanya 71 KPU dan 7 bawaslu/panwaslu yang sudah sesuai ketentuan. Mayoritas KPU, bawaslu dan panwaslu memiliki PPK yang tidak sesuai ketentuan.
"Ada 178 KPU dan 156 bawaslu/panwaslu tidak sesuai ketentuan. Kemudian, 16 KPU dan 90 bawaslu/panwaslu, PPK-nya belum ditunjuk melalui SK," ujarnya.
Untuk kualifikasi pejabat pengadaan atau pokja ULP, baru 162 KPU dan 29 bawaslu/panwaslu yang sudah seuai ketentuan, 82 KPU dan 57 bawaslu/panwaslu tidak sesuai ketentuan, serta 21 KPU dan 166 bawaslu/panwaslu yang belum ditunjuk melalui SK.

7. Kesiapan pedoman pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana hibah belum memadai;
Dari 269 KPU daerah, 203 di antaranya belum memiliki pedoman pertanggungjawaban, sementara 58 di antaranya sudah memiliki dan sisanya BPK belum mengantongi data. Sebanyak 243 KPU daerah belum memiliki pedoman pertanggungjawaban, 18 sudah memiliki, dan delapan tidak ada datanya.
8. Mahkamah Konstitusi belum menetapkan prosedur operasional standar sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada serentak 2015;
Hingga kini Mahkamah Konstitusi (MK) belum memiliki prosedur operasional standar untuk menyelesaikan sengketa pilkada. Jika dari 269 pilkada serentak terdapat sengketa yang diajukan, misalnya, maka MK hanya memiliki waktu 1 jam 50 menit untuk setiap perkara yang diajukan.
"Itu dengan perhitungan MK kerja 11 jam per hari. Artinya, mereka memiliki waktu 495 jam untuk 45 hari kalender batas waktu penyelesaian sengketa," ujarnya.
BPK telah meminta kepada MK untuk membuat prosedur operasional standar untuk menghadapi sengketa pilkada serentak ini. Terutama, terkait persoalan waktu penyelesaian.
"Mereka kemarin telah mengajukan dana untuk 269 pilkada dan MK sudah menyatakan jika mereka butuh waktu yang lebih banyak," ujarnya.
9. Tahapan persiapan pilkada serentak belum sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015;
Dalam hal perencanaan program dan anggaran, 148 daerah sudah sesuai jadwal, 121 daerah terlambat. Dalam hal penyusunan peraturan, 169 daerah sudah sesuai jadwal, 17 daerah terlambat, 51 daerah belum terealisasi, dan 32 daerah tidak ada data.
Dalam hal sosialisasi dan penyuluhan, 158 daerah sudah sesuai jadwal, 70 daerah belum terealisasi, dan 41 daerah tidak ada data. Terkait pembentukan PPK, 205 daerah sesuai jadwal, 39 daerah terlambat, 11 daerah belum terealisasi dan 14 daerah tidak ada data.
"Sedangkan untuk pembentukan PPS, 190 daerah sesuai jadwal, 50 daerah terlambat, 15 daerah belum terealisasi dan 14 daerah tidak ada data," kata Agung.
10. Pembentukan panitia ad hoc tidak sesuai ketentuan;
Dari 269 PPK, panitia pemungutan suara (PPS), panwaslu kabupaten/kota, dan panwaslu kecamatan, baru 205 PPK dan 190 PPS yang proses pembentukannya sesuai jadwal. Adapun 39 PPK, 50 PPS, 258 panwaslu kabupaten/kota dan 187 panwaslu kecamatan terlambat. Sebanyak 11 PPK, 15 PPS, 11 panwaslu kabupaten/kota dan 79 panwaslu kecamatan belum terealisasi. Sisanya, untuk keempat sektor itu BPK belum memperoleh datanya.

Mencermati 10 temuan tersebut di atas, terlihat bahwa persoalan yang muncul tidak hanya dipicu oleh inkomptensi KPU dan Bawaslu saja. Secara umum dapat dibaca bahwa 10 masalah tersebut disebabkan oleh kontribusi 6 pihak yakni KPU, Bawaslu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kepolisian, MK. Ke enam pihak tersebut sama-sama dan saling memiliki peran dan kontribusi yang menyebabkan munculnya persoalan/kendala yang ditemukan BPK. Sebagai contoh adalah temuan terkait dengan belum adanya pedoman pertanggungjawaban dana hibah, dimana dalam hal ini stakeholder utama yang bertanggungjawab untuk menyediakannya adalah Pemerintah, sehingga posisi KPU dalam hal ini adalah pengguna dan pelaksana pedoman tersebut.
Ketidaksiapan anggaran pengamanan Pilkada serentak juga memperlihatkan bahwa akar persoalannya tidak hanya pada belum tersedianya anggaran di Pemerintah atau Pemerintah Daerah, tetapi juga permasalahan ada di institusi kepolisian yang dinilai perhitungan anggarannya belum dapat diyakini kebenaranya.
Namun demikian, KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu tentunya harus memperhatikan secara cermat temuan BPK ini, karena terdapat beberapa masalah krusial yang harus segera ditangani  secara internal. Di samping upaya untuk mengejar pemenuhan ketersediaan anggaran Pilkada, KPU dan Bawaslu harus memperhatikan persoalan kelembagaan internal seperti belum bersertifikatnya bendahara panitia pemilihan kecamatan (PPK), pejabat pengadaan/kelompok kerja unit layanan pengadaan (ULP), dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP).
Bagaimanapun juga, temuan di atas tidak perlu menjadi penghambat pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini, yang diperlukan adalah kerja sama setidaknya ke 6 stakeholder tersebut untuk segera menemukan sinergi dan penyelesaian masalah.

PDI-P Beri Sanksi Keras bagi Calon Kepala Daerah yang Mundur karena Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan akan memberikan sanksi keras kepada sejumlah bakal calon kepala daerah yang mengundurkan diri. Sanksi itu diberikan bagi mereka yang mengundurkan diri setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggota DPR, DPD, dan DPRD mundur jika ingin maju sebagai calon kepala daerah.

"Kami beri sanksi keras, teguran keras, dan terakhir," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto saat dijumpai di sela-sela Rapimnas II PPP di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Hasto menjelaskan, para bakal calon kepala daerah itu mengundurkan diri karena tidak bersedia mundur sebagai anggota DPRD atau DPR untuk memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah. Padahal, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri telah memberikan rekomendasi kepada bakal calon tersebut.

"Memang ada beberapa yang mengundurkan diri, sekitar delapan orang. Kami beri sanksi keras karena jabatan publik tidak bisa buat spekulasi. Menjadi anggota DPR bukan untuk batu loncatan," kata Hasto.

Hingga saat ini, kata Hasto, PDI-P telah melakukan proses penjaringan dan memberikan rekomendasi kepada 229 orang untuk menjadi bakal calon kepala daerah. Beberapa daerah yang belum selesai proses penjaringannya rata-rata berada di wilayah Pulau Jawa.

"Kami targetkan Rabu ini telah selesai semua proses. Setelah itu, kita konsolidasi dan pada 21 Juli akan kita lakukan sekolah politik kedua," ujar Hasto.

Sumber:http://nasional.kompas.com/read/2015/07/13/18260061/PDI-P.Beri.Sanksi.Keras.bagi.Calon.Kepala.Daerah.yang.Mundur.karena.Putusan.MK